​Hal itu disampaikan Suyudi dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Menurut dia, ganja saat ini juga sudah dibuat dalam bentuk cair.

​”Bapak/Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa perkembangan narkotika dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini, narkotika jenis cair, Pak. Jadi sabu cair, metamfetamin, ganja bahkan cair juga, etomidate cair. Jadi semuanya cair,” kata Suyudi.

​Dia menyebutkan pintu masuk peredaran narkotika jenis ini lewat rokok elektrik. Suyudi mengatakan BNN sempat mengusulkan pelarangan total penggunaan vape.

​”Pintu masuknya salah satunya dan yang paling utama adalah melalui rokok elektrik atau vape. Nah ini yang kami sampaikan pada rapat sebelumnya, kami mengusulkan untuk pelarangan total dalam hal ini,” katanya.

​Dia mengatakan BNN berencana mengadakan alat uji cepat (rapid test) maupun tes urine khusus zat etomidate. Menurut dia, alat tersebut belum dimiliki oleh BNN.

​”Kita juga dihadapkan pada munculnya tren zat seperti etomidate yang saat ini sedang marak atau mengalami peningkatan signifikan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dukungan anggaran sangat dibutuhkan dan nantinya dimanfaatkan untuk pengadaan alat uji cepat (rapid test) maupun tes urine khusus zat etomidate,” ungkapnya.

​Dia mengatakan BNN sangat membutuhkan alat deteksi zat etomidate. Suyudi menyatakan ketiadaan alat tersebut menghambat pihaknya dalam melakukan penindakan.

​”Alat deteksi ini sangat kami perlukan untuk penindakan di lapangan, sementara saat ini BNN belum memilikinya sama sekali. Sebagai kondisi saat ini, apabila terdapat temuan yang diduga etomidate, kami memang bisa membawanya ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Namun pengujian tersebut hanya sebatas untuk mengidentifikasi kandungan zat pada barang bukti fisiknya saja,” kata Suyudi.

​”Bukan untuk mendeteksi kandungan pada urine pengguna, yang di mana akan memakan waktu. Ketiadaan rapid test zat etomidate ini tentu akan menghambat kecepatan kami dalam menindak, memastikan status pengguna secara akurat, serta mengambil keputusan penyelamatan yang cepat di lapangan,” imbuhnya.

Artikel ​Kepala BNN: Narkotika Dunia Sekarang Jenis Cair, Masuk Lewat Vape pertama kali tampil pada Tien News.

Tiennews,com,-JAKARTA — Langkah Indonesia untuk memiliki pusat finansial berkelas dunia kian mendekati kenyataan. Pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memperkuat sektor keuangan, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) langsung bergerak cepat.

Firdaus Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengatakan, “Pentingnya para stake holder mengambil perannya masing-masing untuk dapat melakukan akselerasi ekosistem PFII ini agar Indonesia segera menjadi Pusat Finansial Global,” ungkap Firdaus.

Firdaus juga menyampaikan “olehkarenanya SMSI telah merancang serial FGD yang akan dimulai di bulan Juli 2026 di Bali, dengan menunjuk Agus Syabarrudin menjadi ketua Steering Committee” urai Firdaus

Dr. Agus Syabarrudin sebagai Senior Executive Advisor Fundbridge Globalink Investa yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Pengembangan Ekonomi dan Kemitraan Luar Negeri SMSI Mengatakan, “Rencananya SMSI akan menggelar beberapa seri FGD, dan pada Seri 1 FGD ini mengusung tema Fondasi Regulasi & Arsitektur Keuangan Negara (Baseline-red), diskusi berfokus penuh pada penyelarasan peta jalan makro dengan strategi penanaman modal nasional.” ujar Agus

Agus juga mengatakan “Momentum ini menjadi sangat krusial untuk memastikan kesiapan seluruh instrumen negara, termasuk bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara- red) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD-red) sebagai jangkar mitra lokal di daerah, bisa berperan aktif dalam mengoptimalisasikan keberadaan PFII bagi kegiatan pembiayaan kepada para pengusaha yang dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa” urai Agus

Harmonisasi Insentif Fiskal demi PSN dan Hilirisasi

Salah satu topik paling hangat dalam pergelaran FGD Seri 1 ini adalah bagaimana mengintegrasikan insentif fiskal dan non-fiskal yang ditawarkan oleh Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) serta agenda hilirisasi industri.

Melalui integrasi ini, proyek-proyek infrastruktur skala besar tidak lagi hanya bergantung pada APBN atau pinjaman konvensional, melainkan dapat mengakses likuiditas global yang masuk melalui pintu kawasan finansial khusus tersebut.

Pembangunan ekosistem awal Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) 2026 ditopang oleh tiga pilar pemangku kepentingan yang bergerak selaras dengan perannya masing-masing:

Regulator (DPR, Kemenkeu, BI, dan OJK) sebagai Peletak Fondasi. Di sisi hulu, kelompok regulator memegang kendali penuh dalam mempercepat penyusunan regulasi turunan dari UU Nomor 4 Tahun 2026 serta merancang tata kelola yang akuntabel. Langkah ini menjadi motor penggerak utama demi menciptakan kepastian hukum yang mutlak bagi para pelaku pasar, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro nasional agar tetap kokoh di tengah arus modal global.

Kementerian Investasi / BKPM sebagai Akselerator Modal. Bergerak di sektor penanaman modal, Kementerian Investasi dan BKPM bertindak sebagai jembatan yang menyinkronkan berbagai insentif fiskal maupun non-fiskal PFII dengan peta jalan investasi nasional. Fokus utamanya adalah mengemas daya tarik kawasan finansial ini agar mampu mengakselerasi masuknya modal asing secara masif (Foreign Direct Investment / FDI), terutama untuk mendanai proyek hilirisasi dan infrastruktur strategis.

Perbankan Domestik (Himbara & BPD) sebagai Penyambung Nadi Daerah. Sementara di lini eksekusi, Bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) hadir sebagai penyedia infrastruktur finansial lokal yang andal. Melalui skema pembiayaan bersama (joint financing), perbankan domestik memastikan bahwa likuiditas yang masuk lewat PFII tidak hanya berhenti di pusat, melainkan mengalir langsung menjadi kolaborasi pembiayaan nyata untuk proyek-proyek pembangunan di berbagai daerah.

Kepastian Regulasi adalah Kunci
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, direncanakan menjadi salah satu pembicara utama pada FGD Seri I nanti yang digelar oleh SMSI, untuk menegaskan bahwa parlemen memiliki komitmen penuh dalam mempercepat payung hukum operasional bagi PFII.

Karena Menurut Agus, lahirnya undang-undang baru ini harus segera diikuti oleh ketegasan regulasi di tingkat teknis agar tidak kehilangan momentum emas di pasar global.
“Lahirnya PFII ini bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperdalam pasar keuangan domestik kita. Kita berharap DPR berkomitmen mengawal agar regulasi turunan ini bisa rampung tepat waktu demi memberikan pesan kuat kepada dunia: Indonesia siap menjadi hub finansial yang aman, transparan, dan kompetitif.”

Agus menambahkan bahwa keterlibatan perbankan lokal seperti BPD sangat penting agar dampak dari perputaran modal di pusat finansial internasional ini dapat dirasakan langsung oleh pembangunan riil di daerah-daerah penopang hilirisasi.

PFII Solusi Pembiayaan Baru untuk Hilirisasi Industri

Kami juga merencanakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menjadi pembicara, kita melihat bahwa PFII sebagai katalis besar yang akan melipatgandakan realisasi investasi nasional. SMSI sebagai asosiasi media siber start up terbesar di Asia optimistis, fasilitas khusus yang terintegrasi di PFII akan menarik minat sovereign wealth funds dan investor institusional kakap dunia untuk masuk ke sektor riil di Indonesia.

“Target investasi nasional kita untuk tahun 2026 ini berada di angka Rp2.041,3 triliun. Kehadiran PFII akan menjadi instrumen baru kita untuk menawarkan skema insentif yang jauh lebih fleksibel bagi para investor global. Insentif ini akan dikunci langsung untuk mendukung hilirisasi dan PSN, sehingga struktur ekonomi kita semakin kokoh ke depan.” Ujar Agus

Agus menjelaskan, pola kolaborasi ke depan akan dimaksimalkan dengan melibatkan ekosistem perbankan domestik secara aktif. Bank Himbara dan BPD diharapkan mampu menjadi mitra strategis bagi investor asing dalam melakukan joint ventures serta memfasilitasi kebutuhan modal kerja di dalam negeri.

Menatap Langkah Selanjutnya
FGD Seri 1 ini barulah sebuah baseline atau fondasi awal dari perjalanan panjang pembentukan pusat keuangan baru. Tantangan berikutnya yang harus dihadapi oleh tim perumus ekosistem PFII adalah merancang mekanisme kliring, sistem hukum khusus yang ramah investasi global, serta sinkronisasi teknologi keuangan (fintech) yang mutakhir. Namun, dengan sinergi erat yang ditunjukkan oleh regulator, parlemen, dan pelaku industri perbankan dan keuangan secara luas dapat meningkatkan optimisme baru ke dalam arsitektur keuangan masa depan Indonesia.(SMSI –Agsy)

Artikel Memburu Dana Global dari Pintu PFII dan Ujian Kepastian Regulasi pertama kali tampil pada Tien News.

Tiennews.com,-MAHKAMAH Agung (MA) kedatangan tamu tak biasa. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung MA pada Selasa, 17 Juni 2026.

Di hadapan Ketua MA Sunarto, para bos media digital ini tidak sedang memprotes sengketa pemberitaan. Mereka datang 1membawa proposal kerja sama yang ambisius: mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah.

Tujuannya mulia, yakni menyebarkan virus damai demi memangkas tumpukan perkara yang saban tahun menyelimuti meja para hakim agung.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beraudiensi dengan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta, Selasa 17/06/2026 dan diterima langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang pengajuan kerjasama kedua belah pihak melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat guna memperkuat budaya mediasi nasional dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, media siber punya peran strategis menjembatani informasi hukum ke masyarakat.

“SMSI berinisiatif agar perwakilan-perwakilan SMSI di daerah dapat menjadi bagian dari program mediator yang dicanangkan MA,” ujarnya.

SMSI melihat mediasi sebagai solusi strategis untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian.

Untuk itu, Firdaus, menyatakan pihaknya siap mendukung visi Mahkamah Agung dalam membangun budaya mediasi di Indonesia.

“Kami ingin menyambut visi Ketua MA, Prof. Sunarto, untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah,” tandasnya.

Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.

Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan mediator profesional dan kredibel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.

Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani lembaga peradilan setiap tahun.

Sunarto mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.

Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Turut mendampingi Ketua MA, Hakim Agung Heru Pramono; Dr. Adi Julia Cakrawala, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas MA; Didik Trisulistia, S.H., M.H., Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI; serta Edi Hudiata, S.H., M.H., Hakim Yustisial MA RI.

Dari SMSI mendampingi Ketua Umum diantaranya, Taufiqurohman, A.K. Wakil Ketua Dewan Penasihat; Dr. Hendri Yanto Attan, Wakil Sekjen; Iwan Jamaluddin, Bendahara SMSI Pusat; dr. Nishal Dilon, Direktur Media Crisis Center; dan Eman Sulaiman Humas SMSI.

Fokus Kerja Sama

Dalam surat yang diajukan kepada Mahkamah Agung, SMSI menawarkan tiga fokus utama kerja sama, yakni:

Menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan sengketa di era digital.

Mengembangkan sistem sertifikasi yang memenuhi standar Mahkamah Agung sehingga lulusannya diakui sebagai mediator bersertifikat.
Melaksanakan pelatihan secara berkala di berbagai daerah untuk menjangkau kalangan media, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, SMSI optimistis budaya mediasi dapat semakin berkembang di Indonesia dan menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban peradilan.

Selain mempercepat penyelesaian sengketa, gerakan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam menyelesaikan konflik, dari pola menang-kalah di ruang sidang menjadi budaya dialog, musyawarah, dan perdamaian yang berkelanjutan.

Artikel SMSI dan MA Kerja Sama Cetak Mediator Bersertifikat pertama kali tampil pada Tien News.

Pilihan JudTerkait Lanskap Media Massa, Ketum SMSI Firdaus Petakan Pengaruh Politik global dan Masa Depan Pers Nasiona

Tiennews.com,-JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjend) SMSI Pusat Makali Kumar memberikan arahan strategis dan menyeluruh kepada seluruh pengurus serta anggota SMSI se Tanah Air.

Pertemuan intensif yang berlangsung di kantor Sekretariat SMSI Pusat, Jakarta, pada Jumat (12/06/2026) ini membahas konstelasi politik nasional serta dampaknya terhadap masa depan industri pers di Indonesia.

​Dalam kesempatan tersebut, Firdaus menggunakan papan tulis untuk memetakan secara detail jaringan pengaruh politik, mulai dari geopolitik global, posisi tokoh-tokoh kunci nasional, hingga pola arus informasi dan pemberitaan negara. Langkah ini dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pengurus SMSI dalam menavigasi media siber di daerah masing-masing.

​”Sebagai organisasi media siber terbesar, kita harus jeli melihat ke mana arah angin perubahan bergerak. Pemetaan ini penting agar seluruh anggota SMSI di daerah tidak hanya menjadi penonton, melainkan mampu menjadi pemandu informasi yang sehat, objektif, dan tepercaya bagi masyarakat,” ujar Firdaus di hadapan jajaran pengurus yang hadir.

​Firdaus juga menekankan pentingnya independensi, profesionalisme, serta ketajaman analisis media siber di bawah naungan SMSI.

Menurutnya, lanskap media saat ini sangat dinamis. Sehingga pemilik media dan jurnalis dituntut memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pertemuan tatap muka ini digelar sebagai langkah responsif SMSI Pusat dalam menyikapi dinamika nasional terkini. Melalui pemetaan tersebut, SMSI berkomitmen menjaga independensi serta meningkatkan kualitas jurnalisme anggotanya di seluruh daerah, sekaligus memastikan bahwa suara dari daerah tetap memiliki ruang yang kuat di kancah nasional.

​Jalannya arahan berlangsung interaktif. Firdaus secara runut mengurai poin-poin penting dari diagram pengaruh yang ia buat, dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para fungsionaris pusat mengenai langkah taktis yang perlu diambil oleh pengurus SMSI di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Arahan ini diharapkan menjadi panduan bagi ribuan media siber yang tergabung dalam SMSI untuk tetap solid, adaptif, dan terus menjaga marwah jurnalisme yang berintegritas di tengah dinamika bangsa.(*)

Artikel ///RELEASE/// pertama kali tampil pada Tien News.

Presiden klub Adhyaksa FC Banten Eko Setyawan menyampaikan bahwa kami satu tim diberikan kesempatan audensi dengan Ketua Pembina dan Ketua Umum l, Wakil Ketua Umum Adhyaksa FC Banten setelah berhasil promosi Super League 2026/2027.

“Pada kesempatan ini saya melaporkan kepada Bapak Jaksa Agung terkait kegiatan panjang 1 musim Championship Pegadaian 2025/2026 hingga kami berhasil promosi Super League 2026/2027” ujar Eko Setyawan (20/5/2026).

Menurut Eko Setyawan yang saat ini menjabat Exco PSSI mengatakan terkait target di Super League 2026/2027.

“Target musim pertama kami tentu penjajakan dulu, ya ini kompetisi paling top di Indonesia tentu tidak mudah, ada club besar seperti Persib ada Persija yang akan jadi lawan kita” ungkapnya.

“Saya juga berharap kerjasama dari manajemen, suporter dan sponsor pendukung Adhyaksa FC Banten di musim 2026/2027 yang akan Kick Off bulan september 2026 nanti” tambahnya.

Saat ditanya siapa saja yang sudah menjadi sponsor utama.

“Adhyaksa FC Banten terbuka untuk siapa saja yang ingin mendukung dan kerjasama patnership di Super League 2026/2027” jelasnya.

Diketahui bahwa Adhyaksa FC Banten berhasil lolos babak play off Liga 2 Championship Pegadaian setelah mengalahkan Persipura dengan skor 1 – 0 di Stadion Lukas Enembe.

Artikel Adhyaksa FC Banten Targetkan 5 Besar Super League 2026/2027 pertama kali tampil pada Tien News.

Karo Humpro BNN RI, Brigjen Putu Putra Sadana, menjelaskan operasi bermula dari laporan keresahan masyarakat terkait masifnya peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut. Keresahan warga ini dituangkan melalui lagu berjudul ‘Siti Mawarni’, yang kemudian viral di media sosial.

“Selanjutnya Kepala BNN RI (Komjen Suyudi Ario Seto) memerintahkan agar menindak lanjuti keresahan masyarakat Labuhan Batu, dengan melaksanakan Operasi Saber Bersinar 2026,” Brigjen Putu Putra Sadana melalui keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Tim gabungan, kata Putu, memetakan lapak-lapak penjualan narkotika yang dikendalikan seorang pria bernama Wawan. Pada Rabu (13/5) sore tim gabungan menyisir sejumlah lapak penjualan sabu, serta rumah yang diduga milik pengendali jaringan Wawan.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, wilayah tersebut dikoordinir oleh pengendali atas nama Wawan. Tim melakukan upaya paksa terhadap lapak-lapak tersebut,” ungkapnya.

Dari situ, tim berhasil mengamankan 7 orang, serta barang bukti sabu. Berikut daftar tujuh orang yang diamankan:

1. Romad Tua Munthe (43)
2. Suriandi (45)
3. Abdul Rahim (53)
4. Al Nayan Siagian (43)
5. Asrul Hadi Parapat (35)
6. Troweh (39)
7. Andrianto (44)

Di kediaman Wawan, petugas BNN menemukan sabu, uang tunai Rp 187.860.000, belasan unit ponsel, serta sejumlah dokumen kendaraan dan sertifikat tanah. Wawan sendiri melarikan diri dan kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Tim gabungan menyelesaikan kegiatan operasi dan berkumpul di Polsek Kuala Hulu, Aek Kanopan dalam rangka pengamanan tersangka dan barang bukti. Terdapat beberapa tersangka dan pengendali yang kabur pada saat dilaksanakan upaya paksa. Selanjutnya Tim melakukan upaya pengejaran terhadap para tersangka,” imbuh Putu.

Artikel BNN Tangkap 7 Orang, Sita Rp 187 Juta di Kampung Narkoba Labura Sumut pertama kali tampil pada Tien News.

Kegiatan bertajuk Fun Walk World Press Freedom Day ini diikuti ratusan peserta dari kalangan jurnalis, pengurus organisasi pers, mahasiswa, dan masyarakat umum. SMSI Pusat mengajak pengurus dan anggota untuk hadir bersama keluarga.

“Acara ini terbuka untuk keluarga. Pengurus dan anggota dipersilakan mengajak istri,anak, dan keluarga lainnya agar suasana kebersamaan semakin terasa,” ujar perwakilan SMSI Pusat di lokasi acara.

Kemeriahan semakin terasa dengan pembagian puluhan doorprize. Hadiah utama yang disiapkan panitia adalah motor listrik.

Momen paling berkesan terjadi saat hadiah utama jatuh kepada siswi kelas 6 SD, Rindu Alya Dewina Mariam. Rindu mengaku sudah lama mengidamkan motor listrik, namun permintaannya belum dikabulkan orang tuanya karena dinilai belum saatnya.

“Sejak pagi saya terus berdoa. Alhamdulillah, doa saya dikabulkan Allah,” ujar Rindu saat nomer doorprizenya dibacakan.

Seketikaitujuga Rindu langsung memanggil ayahnya, untuk naik ke panggung menerima hadiah yang telah dia impikan.
Selaku oarangtua Rindu, Iwan Jamaluddin yang juga Pengurus SMSI Pusat mengaku terharu melihat kebahagiaan putrinya.

“Saya berharap ini jadi motivasi bagi Rindu untuk lebih giat belajar dan rajin membantu ibu di rumah saat libur sekolah,” kata Iwan.

Di akhir acara, Rindu berharap Dewan Pers terus menggelar kegiatan serupa agar masyarakat semakin dekat dengan insan pers.

“Semoga tahun depan acaranya ada lagi. Seru dan bisa kumpul bareng keluarga,” tutup Rindu.

Artikel SMSI Turut Meriahkan Jalan Santai Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diadakan Dewan Pers pertama kali tampil pada Tien News.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan pola baru dalam penyebaran informasi yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada model media konvensional dengan kantor fisik dan struktur organisasi besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Firdaus di sela-sela Fun Walk Dewan Pers bersama awak media dan masyarakat dalam rangka memperingati World Press Freedom Day (WPFD) 2026 yang secara internasional diperingati setiap tanggal 3 Mei, Dewan Pers pada hari ini, 10 Mei 2026.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus menilai fenomena media homeless merupakan realitas baru dalam dunia pers dan komunikasi publik yang tidak dapat dihindari di tengah perkembangan era digitalisasi. Ia berharap keberadaan media jenis tersebut dapat diterima oleh masyarakat pers nasional, termasuk oleh Dewan Pers, sebagai bagian dari ekosistem media massa modern.

“Perkembangan media digital saat ini sudah sangat terbuka. Banyak kreator informasi yang bekerja secara mandiri, tanpa kantor fisik, tetapi mampu menghadirkan informasi secara cepat dan menjangkau audiens luas. Fenomena ini tidak bisa diabaikan,” ujar Firdaus.

Fenomena Media “Homeless”

Istilah “media homeless” atau Media Baru merujuk pada saluran informasi atau kreator konten digital yang menyajikan berita maupun informasi layaknya media massa, namun tidak memiliki struktur redaksi konvensional, kantor tetap, maupun sistem administrasi sebagaimana perusahaan pers pada umumnya.

Model ini berkembang pesat melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, podcast, maupun media sosial lainnya. Sebagian besar dijalankan secara mandiri dari rumah atau secara remote dengan dukungan perangkat digital sederhana.

Selain menyampaikan informasi aktual, sebagian kreator juga mengembangkan konten berbasis gaya hidup, home living, dekorasi rumah, hingga aktivitas keseharian yang dikemas secara informatif dan menarik.

Dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi, konten tersebut mampu membangun audiens yang besar meskipun diproduksi tanpa fasilitas perusahaan media besar.

Menurut Firdaus, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki alternatif baru dalam memperoleh informasi. Karena itu, regulasi pers dinilai perlu lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Evaluasi terhadap Sistem Verifikasi Media

Dalam kesempatan itu, Firdaus juga menyinggung sistem verifikasi administrasi media yang diterapkan Dewan Pers. Ia menyebut masih banyak perusahaan pers, khususnya media siber daerah dan media kecil, yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan verifikasi.

Firdaus menggambarkan kondisi tersebut sebagai bentuk “hambatan administrasi” karena persyaratan yang dianggap cukup berat bagi sebagian pelaku media di tengah tekanan ekonomi industri pers saat ini, sehingga dapat menjadi penghambat kemerdekaan pers.

Sehingga syarat verifikasi media, antara lain, harus dievaluasi dan disesuaikan dengan ruh UU Pers. Secara administratif, cukup berbadan hukum dan operasionalnya fokus pada penegakan Kode Etik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Dewan Pers tidak perlu masuk ke ranah konstituen seperti urusan newsroom, kompetensi wartawan, apalagi cawe-cawe ikut mengurusi masalah Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Kesehatan.

Verifikasi wajib, dalam rangka pendataan, syarat cukup perusahaan harus berbadan hukum dan Dewan Pers sebagai fasilitator fokus saja pada penegakan etika jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Syarat dan ketentuan verifikasi saat ini, menurut Firdaus, banyak kendala.

“Banyak media yang tetap menjalankan fungsi jurnalistik dan memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi terkendala syarat administratif yang cukup berat. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” kata Firdaus.

Dorong Revisi Regulasi Pers

Firdaus berharap Dewan Pers dapat melakukan penyesuaian regulasi agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan pola kerja media digital modern.
Menurutnya, verifikasi media sebaiknya tetap menjaga kualitas dan profesionalisme pers, namun tidak menjadi hambatan yang memberatkan bagi perusahaan pers kecil maupun media digital independen. Ia menegaskan bahwa perusahaan pers tetap harus berbadan hukum dan terdata di Dewan Pers sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun mekanisme verifikasi perlu disederhanakan agar lebih inklusif.
“Yang terpenting adalah media tetap menjalankan fungsi pers secara bertanggung jawab, menjunjung etika jurnalistik, dan memiliki legalitas sesuai undang-undang. Regulasi harus mampu mengikuti perkembangan zaman,” ujarnya.

Perdebatan mengenai keberadaan media independen dan standar verifikasi pers diperkirakan akan terus berkembang seiring pesatnya transformasi digital di Indonesia. Di satu sisi, verifikasi dinilai penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme pers, namun di sisi lain muncul tuntutan agar regulasi lebih fleksibel terhadap model media baru yang lahir dari perkembangan teknologi digital.

Firdaus juga menyampaikan, ketika syarat dan ketentuan verifikasi media telah disesuaikan dengan ruh UU Pers, diharapkan media baru dapat menjadi bagian dari organisasi konstituen Dewan Pers. Sehingga dengan adanya evaluasi tersebut, tangan Dewan Pers dapat menjangkau media baru, sehingga pendataan yang diamanatkan UU Pers dapat membangun iklim pers Indonesia yang sehat dan merdeka..

Artikel Media “Homeless” vs Verifikasi Dewan Pers, SMSI Dorong Regulasi Pers Lebih Adaptif di Era Digital pertama kali tampil pada Tien News.

Diketahui, pelantikan Sobat Ananda Bersinar ini diikuti lebih dari 3.717 peserta, termasuk perwakilan sekolah rakyat. Peserta tersebut terdiri dari 2.899 siswa dan 818 guru dari 833 sekolah.

Kepala BNNP DKI Jakarta, Brigjen Pol. Awang Joko Rumitro, menyampaikan bahwa program ini mengajak seluruh sekolah di DKI Jakarta untuk mengirim empat perwakilan siswa yang siap menjadi pelopor gerakan anti narkoba di sekolah.

“Para peserta yang dilantik ini disebut sebagai pionir Sobat Ananda Bersinar. Mereka diharapkan menjadi pelopor gerakan anti narkoba di lingkungan sekolah,” ujar Awang, dikutip dari YouTube resmi BNN, Rabu (6/5/2026).

Awang menerangkan bahwa pembentukan Sobat Ananda Bersinar didasarkan pada sejumlah data yang dihimpun. Data tersebut menunjukkan adanya ancaman nyata penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Berdasarkan hasil deteksi cek urin tahun 2025, dari 19.381 orang, terdapat ratusan siswa yang positif narkoba. Selain itu, terdapat pula siswa yang pernah menggunakan serta menyalahgunakan alkohol, vape, dan rokok sehingga menjadi sinyal merah bagi pemerintah.

Melalui permasalahan tersebut, BNN membentuk Sobat Ananda Bersinar dengan konsep peer educator atau teman sebaya. Awang menilai siswa cenderung lebih mendengarkan nasihat dari teman sendiri sehingga para peer educator diharapkan dapat menjadi agen perubahan untuk pencegahan narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BNN RI, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, berharap Sobat Ananda Bersinar menjadi kekuatan dalam mendukung Indonesia Emas 2045 yang terbebas dari narkoba.

“Program ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan aksi nyata dalam menjaga masa depan generasi emas Indonesia agar bersih dari penggunaan narkoba,” ujar Suyudi.

Menurut Suyudi, saat ini, pendekatan hukum yang keras dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan masalah narkotika. Pemerintah perlu menggunakan pendekatan humanis melalui pendidikan dan pembinaan karakter sejak dini, salah satunya dengan Sobat Ananda Bersinar.

“Kita perlu menggunakan pendekatan humanis yang tentunya sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan permasalahan narkoba sebagai agenda utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,” ujarnya.

Suyudi berharap, selain siswa, guru juga berperan aktif dalam mengawasi lingkungan sekolah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba sehingga membutuhkan dukungan dari masyarakat.

Selain pelantikan Sobat Ananda Bersinar 2026, BNN RI bersama BNNP DKI Jakarta dan satuan pendidikan juga menandatangani MoU sebagai komitmen memperkuat peran generasi muda dan lingkungan sekolah dalam mewujudkan Indonesia bersih narkoba. (Bidhumas)

Artikel Cegah Narkoba di Sekolah, BNN Lantik 3.717 Sobat Ananda Bersinar pertama kali tampil pada Tien News.

Tiennews.com,-Jakarta – Sekertariat Umum (Setum) Poldan Banten laksanakan kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Setum Polri dengan mengusung tema “Optimalisasi Fungsi Kesekretariatan Polri.” pada Selasa (28/04) bertempat di Mabes Polri.

Kegiatan tersebut hadiri oleh Kasetum Polda Banten Pembina Wawan Mohammad Ihwan beserta jajaran peserta lainnya dari seluruh Indonesia rakernis dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, efektivitas, serta sinergitas pelaksanaan tugas fungsi kesekretariatan di lingkungan Polri.

Dalam kesempatan tersebut Kasetum mengatakan bahwa kegiatan tersebut, para peserta menerima arahan, materi, serta pembahasan terkait penguatan administrasi kesekretariatan. “Bahwa para peserta menerima arahan terkait tata naskah dinas, pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan arsip, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang Presisi,” kata Kasetum.

Kasetum juga menjelaskan kegiatan Rakernis ini diharapkan mampu membawa peningkatan kualitas pelayanan administrasi. “Dalam kegiatan rakernis diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di lingkungan Setum Polda Banten, sehingga pelaksanaan tugas kedinasan dapat berjalan lebih optimal, tertib, dan akuntabel,” ujar Kasetum.

Artikel Optimalisasi Fungsi Kesekretariatan Polri, Setum Polda Banten Laksanakan Rakernis pertama kali tampil pada Tien News.